Liputan6.com, Naypyidaw -Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) memutuskan Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya dalam operasi militer pada 2017. Putusan bersejarah ini menjadi pertama kalinya pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut menyatakan sebuah negara bertanggung jawab atas kejahatan genosida.
Keputusan yang dibacakan di Den Haag, Belanda, pada Kamis, mengakhiri pertarungan hukum selama tujuh tahun. Kasus ini sekaligus menjadi ujian penting bagi dunia internasional dalam menangani kejahatan paling serius yang dilakukan oleh suatu negara.
Presiden ICJ, Yuji Iwasawa, mengatakan mayoritas hakim, yakni sembilan dari total 15 hakim, menyimpulkan bahwa Myanmar telah melakukan genosida terhadap etnis Rohingya.
Advertisement
"Republik Persatuan Myanmar telah melakukan genosida terhadap Rohingya," kata Iwasawa saat membacakan putusan.
Operasi militer Myanmar pada 2016-2017 memaksa lebih dari 700.000 warga Rohingya, yang sebagian besar beragama Islam, melarikan diri melintasi perbatasan menuju Bangladesh.
Mereka tiba dengan membawa kesaksian mengerikan tentang pembunuhan massal terhadap orang dewasa dan anak-anak, pemerkosaan berkelompok, hingga pembakaran desa-desa.
Hampir satu dekade setelah kekerasan tersebut, putusan ICJ disambut penuh haru oleh para pengungsi Rohingya di Bangladesh. Kerumunan warga yang menyaksikan pembacaan putusan melalui layar televisi di ruang terbuka langsung berdiri, bertepuk tangan, dan merayakannya.
Salah seorang penyintas Rohingya, Yousuf Ali, bahkan datang langsung ke pengadilan untuk mendengar keputusan tersebut.
"Hari ini, akhirnya suara kami didengar, dan ini menjadi kelegaan yang luar biasa," ujarnya.
"Putusan ini memberikan harapan bagi anak-anak kami dan generasi Rohingya berikutnya. Namun, perjuangan kami belum berakhir," lanjutnya.
Jadi Preseden untuk Kasus Genosida Lainnya
Putusan ICJ terhadap Myanmar juga menjadi perhatian sejumlah pemerintah karena dinilai dapat menjadi preseden dalam penanganan perkara genosida lainnya. Salah satu yang paling disorot adalah kasus yang diajukan terhadap Israel terkait perang di Gaza.
Dalam perkara Myanmar, para hakim menolak pembelaan pemerintah yang menyatakan operasi militer tersebut merupakan tindakan sah untuk menghadapi kelompok pemberontak.
Keputusan ini dinilai berpotensi menjadi faktor penting dalam perkara Gaza, ketika Israel menyatakan pembunuhan massal yang terjadi merupakan bagian dari operasi pemberantasan terorisme.
Genosida, yang didefinisikan melalui Konvensi PBB 1948 setelah Holocaust Nazi, merupakan kejahatan yang lebih sulit dibuktikan dibandingkan kejahatan perang. Sebab, diperlukan bukti adanya niat khusus untuk menghancurkan suatu kelompok berdasarkan kebangsaan, etnis, ras, atau agama.
Dalam pembacaan putusan, Iwasawa mengatakan pengadilan sepenuhnya yakin Myanmar melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori genosida dengan niat menghancurkan sebagian besar populasi Rohingya di negara tersebut.
"Pengadilan sepenuhnya yakin bahwa Myanmar melakukan tindakan yang termasuk dalam Konvensi Genosida dengan maksud menghancurkan sebagian besar populasi Rohingya di Myanmar," kata Iwasawa.
Kasus ini diajukan Gambia, negara mayoritas Muslim, atas nama para penyintas Rohingya di Myanmar. Gugatan tersebut didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang mengandung unsur genosida serta pola tindakan yang menunjukkan upaya penghancuran kelompok tersebut selama serangan militer di Negara Bagian Rakhine.
Tindakan yang disorot antara lain penembakan terhadap warga yang berusaha melarikan diri serta penghalangan terhadap mereka untuk kembali ke tempat tinggalnya.
Pada Januari, ICJ menggelar persidangan tertutup untuk mendengarkan kesaksian para penyintas yang datang dari kamp-kamp pengungsi di Bangladesh.
Saat ini, lebih dari satu juta warga Rohingya masih tinggal di negara tersebut, yang menjadi lokasi permukiman pengungsi terbesar di dunia. Sementara itu, diperkirakan kurang dari 600.000 warga Rohingya masih bertahan di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha.
Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian dalam penyelidikan adalah pembantaian di Desa Tula Toli pada 2017. Para penyintas sebelumnya menceritakan adanya penembakan sistematis terhadap warga sipil, kuburan massal, hingga anak-anak yang ditenggelamkan di sungai.
Rekaman satelit kemudian menunjukkan desa tersebut telah dibakar. Peristiwa itu menjadi salah satu dari sejumlah lokasi yang dianalisis para penyelidik hak asasi manusia untuk membangun perkara genosida terhadap Myanmar.
Menteri Kehakiman Gambia, Dawda Jallow, dalam persidangan menegaskan bahwa perkara tersebut bukan sekadar persoalan hukum internasional.
"Ini bukan tentang persoalan-persoalan abstrak hukum internasional. Ini tentang orang-orang nyata, kisah nyata, dan sekelompok manusia yang nyata," kata Jallow.
"Rohingya di Myanmar. Mereka telah menjadi sasaran untuk dimusnahkan," lanjutnya.
Kekerasan Seksual Dinilai Bagian dari Upaya Genosida
Putusan ICJ juga menjadi sorotan karena memperkuat penilaian bahwa kekerasan seksual dapat menjadi bagian dari tindakan genosida.
Konvensi Genosida menyebut kejahatan tersebut dapat mencakup tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam suatu kelompok.
Para penyelidik sebelumnya menyatakan pemerkosaan berkelompok serta mutilasi organ genital perempuan oleh tentara Myanmar dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk menghentikan reproduksi kelompok Rohingya.
Pengadilan tampaknya mendukung penilaian tersebut. Dalam putusannya, ICJ menuding militer Myanmar menggunakan kekerasan seksual untuk merusak kemampuan dan kemauan masyarakat Rohingya dalam memiliki keturunan, baik secara fisik maupun mental.
Hal itu juga berkaitan dengan stigma sosial yang dihadapi para penyintas pemerkosaan.
Selain kekerasan seksual, pengadilan menyatakan Myanmar menerapkan sejumlah kebijakan lain untuk membatasi kelahiran di kalangan Rohingya, termasuk pembatasan jumlah anak maksimal dua orang untuk setiap keluarga.
Sementara itu, Myanmar selama ini membantah melakukan genosida. Pemerintah berdalih operasi militer tersebut ditujukan untuk menghadapi kelompok militan Rohingya yang melakukan serangan bergaya gerilya.
Militer Myanmar kemudian melancarkan operasi besar-besaran yang disebut sebagai operasi pembersihan.
Namun, para hakim menolak klaim bahwa tindakan tersebut terutama bertujuan sebagai operasi pemberantasan terorisme. Pengadilan juga tidak menerima pembelaan bahwa operasi itu hanya dimaksudkan untuk menghukum atau memaksa warga meninggalkan wilayahnya tanpa melakukan genosida.
Advertisement
Inggris Usir Atase Pertahanan Myanmar
Setelah putusan dibacakan, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengatakan pemerintahnya akan mengusir atase pertahanan Myanmar.
Dia juga mendesak agar Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang. Badan tersebut memiliki kewenangan untuk menegakkan putusan ICJ.
Sementara itu, pemimpin Myanmar Min Aung Hlaing, yang memimpin militer saat serangan terhadap Rohingya pada 2016-2017, masih menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Berbeda dengan ICJ yang mengadili tanggung jawab negara, ICC memiliki kewenangan mengadili individu.
Mantan jenderal tersebut menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi melalui kudeta pada 2021. Kudeta itu memicu perang saudara yang telah menewaskan puluhan ribu orang.
Min Aung Hlaing kemudian dilantik sebagai presiden sipil pada April setelah pemilihan umum yang secara luas dinilai tidak kredibel.
Meski ICJ tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung menegakkan putusannya, keputusan pengadilan tersebut bersifat mengikat dan memiliki pengaruh diplomatik yang kuat. Putusan itu juga dapat membentuk langkah internasional, termasuk pemberian sanksi.
Dalam pembacaan putusan yang berlangsung lebih dari dua jam di Great Hall of Justice, Den Haag, Iwasawa meminta Myanmar memberikan reparasi dan pemulihan kepada masyarakat Rohingya.
Langkah tersebut mencakup jaminan kepulangan warga Rohingya ke tempat tinggal mereka dengan aman, pengembalian atau penggantian properti yang hilang, serta pemulihan kondisi fisik dan mental para korban.
Putusan ini juga memiliki arti penting karena secara resmi mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis tersendiri berdasarkan hukum internasional.
Pengakuan tersebut selama ini ditolak Myanmar, yang menyebut Rohingya sebagai orang Bengali atau migran asing.
Kuasa hukum utama dalam perkara tersebut, Arsalan Suleman, mengatakan suasana di ruang sidang dipenuhi emosi ketika putusan dibacakan di hadapan tim hukumnya, termasuk anggota komunitas Rohingya.
"Ini merupakan pengakuan ICJ terhadap sejarah diskriminasi yang mereka alami, pengakuan terhadap mereka sebagai sebuah kelompok, serta pengakuan atas kekerasan mengerikan yang mereka alami dan derita," ujar Suleman.
Dia mengatakan momen tersebut sangat emosional bagi para penyintas dan seluruh tim hukum yang terlibat.
Israel dan AS Turut Mencermati Putusan
Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat (AS), turut mencermati proses hukum terhadap Myanmar. Pasalnya, putusan ini memberikan gambaran paling kuat mengenai bagaimana para hakim dapat menilai perkara Gaza yang diajukan Afrika Selatan.
Penyelidikan independen PBB serta sejumlah pakar genosida sebelumnya telah menyatakan Israel melakukan tindakan genosida di Gaza.
Putusan yang menyatakan Myanmar melanggar Konvensi Genosida sebelumnya diperkirakan dapat mendorong AS menjatuhkan sanksi terhadap para hakim ICJ, termasuk Navi Pillay, penerima Nobel Perdamaian tahun ini.
Pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden sebelumnya telah menganggap krisis Rohingya sebagai genosida. Namun, pemerintahan Donald Trump mengambil sikap keras terhadap lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional, termasuk dengan menjatuhkan sanksi terhadap ICC.
Dalam sejarahnya, dua perkara lain di ICJ terkait kekejaman selama perang Balkan pada 1990-an tidak sampai menyatakan negara secara langsung bertanggung jawab atas genosida.
Meski demikian, Serbia dinyatakan bertanggung jawab secara hukum karena gagal mencegah atau menghukum genosida yang dilakukan pasukan Serbia Bosnia dalam pembantaian Srebrenica.
Sejak Holocaust, sejumlah tribunal PBB hanya menetapkan genosida dalam beberapa kasus, termasuk selama pemerintahan Khmer Merah di Kamboja pada 1970-an dan pembantaian massal di Rwanda pada 1994.
Advertisement
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400881/original/052473900_1795051720-Screenshot_2026-11-19_075605.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400834/original/056185900_1795041045-alat_pertanian_cek_fakta.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400833/original/071752600_1795037534-BRImo_Festival_cek_fakta.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400296/original/013992300_1794985741-Screenshot_2026-11-18_135143.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4658494/original/017257900_1700636363-Imigran_Rohingya_Mendarat_Lagi_di_Aceh-AFP__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1409559/original/023778600_1479455542-Myanmar.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9391954/original/072137000_1793958689-Vertical_500x656_-_Dayatana.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400791/original/005108000_1795016123-c843936a-556b-4f97-88fe-ecf7b59805de.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400632/original/085883200_1794996899-IMG_6081.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9399833/original/026045200_1794923542-1362a470-c01c-4eb5-9f5f-bc2df51f4c26.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9398106/original/007827400_1794725724-WhatsApp_Image_2026-11-15_at_1.29.54_PM__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395218/original/051780400_1794382367-1000470660.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9394714/original/091279300_1794326757-Kasatgas_PRR_Pascabencana_Sumatera_Muhammad_Tito_Karnavian_mengunjungi_Masjid_Giok_di_Kabupaten_Nagan_Raya.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5672844/original/088874200_1778500755-WhatsApp_Image_2026-05-11_at_17.39.23.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393878/original/030670200_1794263476-IMG-20261109-WA0074.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9384842/original/038343100_1793183418-IMG_5436.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9354358/original/056083700_1790048825-1001035495.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9345690/original/067748100_1789050705-WhatsApp_Image_2026-09-10_at_21.02.17.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9396278/original/097816900_1794474543-Vertical_500x656_-_GJAW.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9394788/original/075896000_1794362052-WhatsApp_Image_2026-11-11_at_08.50.11__2_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393740/original/074841900_1794223243-WhatsApp_Image_2026-11-09_at_18.16.07.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393662/original/034993300_1794220234-WhatsApp_Image_2026-11-09_at_17.26.48__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5420134/original/047816000_1763723051-6.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5447736/original/015145700_1765962219-Vertical_500x656_-_SIXtainability.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400402/original/035637100_1794988790-WhatsApp_Image_2026-11-18_at_2.23.33_PM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400026/original/030410600_1794972246-_DSC3921.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9292496/original/090511000_1783600392-NTB_Karbon.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5579843/original/047446500_1778100078-bhavitha.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395696/original/023160700_1794418118-WhatsApp_Image_2026-11-12_at_00.15.30.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9396488/original/000643100_1794488747-IMG-20261112-WA0010_1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395039/original/009443800_1794377424-IMG-20261110-WA0061.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5487907/original/007579500_1769683336-Huta_Kota_Rejang_Lebong.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393311/original/068751500_1794206004-162342.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393025/original/080611300_1794188920-Foto_6__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4952251/original/088033100_1727224556-WhatsApp_Image_2024-09-25_at_07.34.35.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9398000/original/030355000_1794711397-Menlu_Indonesia.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9392080/original/027406800_1793974248-Untitled.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9380593/original/080845400_1792725929-Untitled.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9378037/original/061566700_1792488197-Untitled.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9369181/original/017750200_1791488284-Untitled.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9360993/original/085074000_1790672630-Untitled.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9360533/original/099829000_1790652330-Untitled.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3213574/original/087949500_1597830092-braden-jarvis-Q2gcswjLhS8-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2860833/original/022304300_1563854178-20190722-Kamp-Pengungsi-Rohingya-di-Bangladesh-AFP-1.jpg)